BAB I

EVOLUSI PEMIKIRAN DAN SEJARAH PERKEMBANGAN

HAK ASASI MANUSIA

A. Konsep Dasar dan Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia

(1) Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia

manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh

masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan

martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir

dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbedabeda,

ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut.

Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (inalienable). Artinya

seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya

perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap

memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai

makhluk insani.

Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia seperti dipaparkan di atas

bersumber dari teori hak kodrati (natural rights theory). Teori kodrati mengenai hak itu

bermula dari teori hukum kodrati (natural law theory), yang terakhir ini dapat dirunut

kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga

ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. Hugo

de Groot --seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai “bapak hukum

internasional”, atau yang lebih dikenal dengan nama Latinnya, Grotius,

mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas dengan memutus asalusulnya

yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional.

Dengan landasan inilah kemudian, pada perkembangan selanjutnya, salah seorang kaum

terpelajar pasca-Renaisans, John Locke, mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak

kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya

revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada

abad ke-17 dan ke-18.

Dalam bukunya yang telah menjadi klasik, “The Second Treatise of Civil

Government and a Letter Concerning Toleration” Locke mengajukan sebuah postulasi

pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup,

kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat

dicabut atau dipreteli oleh negara. Melalui suatu ‘kontrak sosial’ (social contract),

perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara. Tetapi,

menurut Locke, apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan

melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan sang

penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati

hak-hak tersebut. Melalui teori hak-hak kodrati ini, maka eksistensi hak-hak individu

yang pra-positif mendapat pengakuan kuat.

Gagasan hak asasi manusia yang berbasis pada pandangan hukum kodrati itu

mendapat tantangan serius pada abad 19. Edmund Burke, orang Irlandia yang resah

dengan Revolusi Perancis, adalah salah satu di antara penentang teori hak-hak kodrati.

Burke menuduh para penyusun “Declaration of the Rights of Man and of the Citizen”

mempropagandakan “rekaan yang menakutkan mengenai persamaan manusia”.

Deklarasi yang dihasilkan dari Revolusi Perancis itu baginya merupakan “ide-ide yang

tidak benar dan harapan-harapan yang sia-sia pada manusia yang sudah ditakdirkan

menjalani hidup yang tidak jelas dengan susah payah.” Tetapi penentang teori hak

kodrati yang paling terkenal adalah Jeremy Bentham, seorang filsuf utilitarian dari

Inggris. Kritik Bentham yang mendasar terhadap teori tersebut adalah bahwa teori hakhak

kodrati itu tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya. Bagaimana

mungkin mengetahui dari mana asal hak-hak kodrati itu, apa sajakah hak itu dan apa

isinya?

Bentham dengan sinis menertawakan teori hak-hak kodrati itu dengan

mengatakan: “Bagi saya, hak sebagai kata benda (berlawanan dengan kata sifat), adalah

anak kandung hukum: dari hukum riil lahir pula hak-hak riil; namun dari hukum

imajiner; hukum kodrati --yang dikhayal dan direka para penyair, ahli-ahli pidato dan

saudagar dalam rupa racun moral dan intelektual-- lahirlah hak-hak rekaan ... Hak-hak

kodrati adalah omong kosong yang dungu: hak yang kodrati dan tidak bisa dicabut

adalah omong kosong yang retorik, atau puncak dari omong kosong yang berbahaya!”.

Lebih lanjut, dalam sebuah risalahnya yang lain, Bentham mengulang kembali cercaan

sinisnya pada teori hak-hak kodrati. Ia menulis, “Bagi saya hak dan hukum merupakan

hal yang sama, karena saya tidak mengenal hak yang lain. Hak bagi saya adalah anak

kandung hukum: dari berbagai fungsi hukum lahirlah beragam jenis hak. Hak kodrati

adalah seorang anak yang tidak pernah punya seorang ayah”. Serangan dan penolakan

kalangan utilitarian itu kemudian diperkuat oleh mazhab positivisme, yang

dikembangkan belakangan dengan lebih sistematis oleh John Austin. Kaum positivis

berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara.

Satu-satunya hukum yang sahih adalah perintah dari yang berdaulat. Ia tidak datang

dari “alam” atau “moral”.

Namun demikian, kecaman dan penolakan dari kalangan utilitarian dan positivis

tersebut tidak membuat teori hak-hak kodrati dilupakan orang. Jauh dari anggapan

Bentham, hak-hak kodrati tidak kehilangan pamornya, ia malah tampil kembali pada

masa akhir Perang Dunia II. Gerakan untuk menghidupkan kembali teori hak kodrati

inilah yang mengilhami kemunculan gagasan hak asasi manusia di panggung

internasional. Pengalaman buruk dunia internasional dengan peristiwa Holocaust Nazi,

membuat dunia berpaling kembali kepada gagasan John Locke tentang hak-hak kodrati.

“Setelah kebiadaban luar biasa terjadi menjelang maupun selama Perang Dunia II,

gerakan untuk menghidupkan kembali hak kodrati menghasilkan dirancangnya

instrumen internasional yang utama mengenai hak asasi manusia,” tulis Davidson. Hal ini dimungkinkan dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1945, segera setelah berakhirnya perang yang mengorbankan banyak jiwa umat manusia itu. Dengan mendirikan PBB, masyarakat internasional tidak ingin mengulang terjadinya kembali Holocaust di masa depan, dan karena itu “menegaskan kembali kepercayaan terhadap hak asasi manusia, terhadap martabat dan kemuliaan manusia, terhadap kesetaraan hak-hak laki-laki dan perempuan, dan kesetaraan negara besar dan kecil”. Dari sinilah dimulai internasionalisasi gagasan hak asasi manusia. Sejak saat itulah masyarakat internasional bersepakat menjadikan hak asasi manusia sebagai “suatu tolok ukur pencapaian bersama bagi semua rakyat dan semua bangsa” (“acommond standard of achievement for all peoples and all nations”). Hal ini ditandai dengan diterimanya oleh masyarakat internasional suatu rezim hukum hak asasi manusia internasional yang disiapkan oleh PBB atau apa yang kemudian lebih dikenal dengan “International Bill of Human Rights”. Dari paparan di atas cukup jelas bahwa teori hak-hak kodrati telah berjasa dalam menyiapkan landasan bagi suatu sistem hukum yang dianggap superior ketimbang hukum nasional suatu negara, yaitu norma hak asasi manusia internasional. Namun demikian, kemunculannya sebagai norma internasional yang berlaku di setiap negara membuatnya tidak sepenuhnya lagi sama dengan konsep awalnya sebagai hak-hak kodrati. Substansi hak-hak yang terkandung di dalamnya juga telah jauh melampaui substansi hak-hak yang terkandung dalam hak kodrati (sebagaimana yang diajukan John Locke). Kandungan hak dalam gagasan hak asasi manusia sekarang bukan hanya terbatas pada hak-hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Bahkan belakangan ini substansinya bertambah dengan munculnya hak-hak “baru”, yang disebut “hak-hak solidaritas”. Dalam konteks keseluruhan inilah seharusnya makna hak asasi manusia dipahami dewasa ini.

(2) Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia

Karel Vasak, seorang ahli hukum dari Perancis, membantu kita untuk memahami

dengan lebih baik perkembangan substansi hak-hak yang terkandung dalam konsep hak asasi manusia. Vasak menggunakan istilah “generasi” untuk menunjuk pada substansi dan ruang lingkup hak-hak yang diprioritaskan pada satu kurun waktu tertentu. Ahli hukum dari Perancis itu membuat kategori generasi berdasarkan slogan Revolusi Perancis yang terkenal itu, yaitu: “kebebasan, persamaan, dan persaudaraan”. Menurut Vasak, masing-masing kata dari slogan itu, sedikit banyak mencerminkan perkembangan dari kategori-kategori atau generasi-generasi hak yang berbeda. Penggunaan istilah “generasi” dalam melihat perkembangan hak asasi manusia memang bisa menyesatkan. Tetapi model Vasak tentu saja tidak dimaksudkan sebagai representasi dari kehidupan yang riil, model ini tak lebih dari sekedar suatu ekspresi dari suatu perkembangan yang sangat rumit. Bagaimana persisnya generasi-generasi hak yang dimaksud oleh Vasak? Di bawah ini garis-garis besarnya dielaborasi lebih lanjut.

(a) Generasi Pertama Hak Asasi Manusia

 “Kebebasan” atau “hak-hak generasi pertama” sering dirujuk untuk mewakili hakhak sipil dan politik, yakni hak-hak asasi manusia yang “klasik”. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya --sebagaimana yang muncul dalam revolusi hak yang bergelora di Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18. Karena itulah hak-hak generasi pertama itu dikatakan sebagai hak-hak klasik. Hak-hak tersebut pada hakikatnya hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati otonomi setiap orang atas dirinya sendiri (kedaulatan individu). Termasuk dalam generasi pertama ini adalah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil. Hak-hak generasi pertama itu sering pula disebut sebagai “hak-hak negatif”. Artinya tidak terkait dengan nilai-nilai buruk, melainkan merujuk pada tiadanya campur tangan terhadap hak-hak dan kebebasan individual. Hak-hak ini menjamin suatu ruang kebebasan di mana individu sendirilah yang berhak menentukan dirinya sendiri. Hakhak generasi pertama ini dengan demikian menuntut ketiadaan intervensi oleh pihakpihak luar (baik negara maupun kekuatan-kekuatan sosial lainnya) terhadap kedaulatan individu. Dengan kata lain, pemenuhan hak-hak yang dikelompokkan dalam generasi pertama ini sangat tergantung pada absen atau minusnya tindakan negara terhadap hakhak tersebut. Jadi negara tidak boleh berperan aktif (positif) terhadapnya, karena akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan tersebut. Inilah yang membedakannya dengan hak-hak generasi kedua, yang sebaliknya justru menuntut peran aktif negara. Hampir semua negara telah memasukkan hak-hak ini ke dalam konstitusi mereka.

(b) Generasi Kedua Hak Asasi Manusia

“Persamaan” atau “hak-hak generasi kedua” diwakili oleh perlindungan bagi hakhak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak ini muncul dari tuntutan agar negara

menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari makan sampai pada kesehatan. Negara dengan demikian dituntut bertindak lebih aktif, agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi atau tersedia. Karena itu hak-hak generasi kedua ini dirumuskan dalam bahasa yang positif: “hak atas” (“right to”), bukan dalam bahasa negatif: “bebas dari” (“freedom from”). Inilah yang membedakannya dengan hak-hak generasi pertama. Termasuk dalam generasi kedua ini adalah hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesusasteraan, dan kesenian. Hak-hak generasi kedua pada dasarnya adalah tuntutan akan persamaan sosial. Hak-hak ini sering pula dikatakan sebagai “hak-hak positif”. Yang dimaksud dengan positif di sini adalah bahwa pemenuhan hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif negara. Keterlibatan negara di sini harus menunjukkan tanda plus (positif), tidak boleh menunjukkan tanda minus (negatif). Jadi untuk memenuhi hak-hak yang dikelompokkan ke dalam generasi kedua ini, negara diwajibkan untuk menyusun dan menjalankan program-program bagi pemenuhan hak-hak tersebut. Contohnya, untuk memenuhi hak atas pekerjaan bagi setiap orang, negara harus membuat kebijakan ekonomi yang dapat membuka lapangan kerja. Sering pula hak-hak generasi kedua ini diasosiasikan dengan paham sosialis, atau sering pula dianggap sebagai “hak derivatif” - yang karena itu dianggap bukan hak yang “riil”.23 Namun demikian, sejumlah negara (seperti Jerman dan Meksiko) telah memasukkan hak-hak ini dalam konstitusi mereka.

                                                     

(c) Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia

“Persaudaraan” atau “hak-hak generasi ketiga” diwakili oleh tuntutan atas “hak

solidaritas” atau “hak bersama”. Hak-hak ini muncul dari tuntutan gigih negara-negara

berkembang atau Dunia Ketiga atas tatanan internasional yang adil. Melalui tuntutan

atas hak solidaritas itu, negara-negara berkembang menginginkan terciptanya suatu

tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya hak-hak

berikut: (i) hak atas pembangunan; (ii) hak atas perdamaian; (iii) hak atas sumber daya

alam sendiri; (iv) hak atas lingkungan hidup yang baik; dan (v) hak atas warisan

budaya sendiri. Inilah isi generasi ketiga hak asasi manusia itu. Hak-hak generasi

ketiga ini sebetulnya hanya mengkonseptualisasi kembali tuntutan-tuntutan nilai

berkaitan dengan kedua generasi hak asasi manusia terdahulu.

Di antara hak-hak generasi ketiga yang sangat diperjuangkan oleh negara-negara

berkembang itu, terdapat beberapa hak yang di mata negara-negara Barat agak

kontroversial. Hak-hak itu dianggap kurang pas dirumuskan sebagai “hak asasi”.

Klaim atas hak-hak tersebut sebagai “hak” baru dianggap sahih apabila terjawab dengan

memuaskan pertanyaan-pertanyaan berikut: siapa pemegang hak tersebut, individu atau

negara?; siapa yang bertanggungjawab melaksanakannya, individu, kelompok atau

negara? Bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Pembahasan terhadap pertanyaanpertanyaan

mendasar ini telah melahirkan keraguan dan optimisme di kalangan para ahli

dalam menyambut hak-hak generasi ketika itu. Tetapi dari tuntutannya jelas bahwa

pelaksanaan hak-hak semacam itu --jika memang bisa disebut sebagai “hak”-- akan

bergantung pada kerjasama internasional, dan bukan sekedar tanggungjawab suatu

negara.

(d) Keberkaitan (Indivisibility) dan Kesalingtergantungan (Interdependence)

Antonio Cassese pernah mengatakan bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi

Manusia merupakan buah dari beberapa ideologi, suatu titik temu antara berbagai

konsep mengenai manusia dan lingkungannya. Dengan demikian, apa yang ada dalam

Deklarasi tersebut tidak lain adalah kompromi.

Negara Barat mungkin memang telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi

pendekatan internasional terhadap hak asasi manusia. Kontribusi-kontribusi tersebut

tidak diragukan lagi telah membantu pengembangan teori modern hak asasi manusia.

Menurut catatan sejarah, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan produk

suatu era yang didominasi oleh “Negara Barat”, dan sedikitnya merefleksikan suatu

konsep barat tentang hak asasi manusia. Terdapat pengaruh faham liberal-Barat dalam

draft pertama Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dianggap sebagai “suatu

standar bersama yang merupakan sebuah pencapaian bagi seluruh umat manusia dan

seluruh bangsa.” Tetapi juga dapat dilihat di dalamnya kontribusi kaum Sosialis,

terutama mengenai apa yang kemudian disebut Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Adalah Karl Marx, yang melalui kritiknya atas konsep “kebebasan”, yang

memberi kontribusi sangat penting bagi pandangan universal terhadap hak asasi

manusia. Pemikirannya kemudian berkembang ke suatu ide untuk saling

menyeimbangkan antara konsep liberal kebebasan individu dan konsep hak warga

negara. Di kemudian hari, negara-negara dunia ketiga juga memberikan kontribusi

penting dalam menegaskan eksistensi hak asasi manusia. Dekolonisasi dan munculnya

sejumlah negara-negara merdeka baru sedikit banyak merefleksikan kemenangan hak

asasi manusia, terutama hak untuk menentukan nasib sendiri (self-determination) dalam

forum internasional. Kondisi inilah yang di kemudian hari berujung pada pengakuan

terhadap hak kolektif atau hak kelompok.

Dengan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa semua pihak yang berperan dalam

apa yang kita kenal sekarang sebagai dunia modern telah turut memberi kontribusi

penting dalam konteks pengakuan universal terhadap hak asasi manusia. Ini berarti

bahwa dalam konteks historis, konsep hak asasi manusia telah diakui secara universal.

Terlepas dari inkosistensi dan multi-interpretasi prinsip-prinsip hak asasi manusia,

terutama dalam hal intervensi kemanusiaan atau prinsip non-intervensi, negara-negara

anggota PBB tetap mencapai kemajuan dalam menegakkan hak asasi manusia.

Perbedaan pandangan antara negara-negara maju/Barat, yang lebih menekankan

pentingnya hak-hak individu, sipil dan politik, dengan negara-negara

berkembang/Timur, yang lebih menekankan pentingnya hak-hak kelompok, ekonomi

dan sosial, berujung pada penciptaan suatu kesepakatan bahwa hak asasi manusia harus

diperhitungkan sebagai satu kesatuan yang menyeluruh.30 Artinya, hak-hak sipil, politik,

ekonomi, sosial dan budaya saling berkaitan (indivisible) dan saling membutuhkan

(interdependence), dan harus diterapkan secara adil baik terhadap individu maupun

kelompok. Hubungan antara berbagai hak yang berbeda sangatlah kompleks dan dalam

prakteknya tidak selalu saling menguatkan atau saling mendukung. Sebagai contoh, hak

politik, seperti hak untuk menjadi pejabat publik, tidak dapat dicapai tanpa terlebih

dahulu terpenuhinya kepentingan sosial dan budaya, seperti tersedianya sarana

pendidikan yang layak.

(3) Universalisme dan Relativisme Budaya

Sejauh ini pembahasan telah menguraikan asal-usul munculnya hak asasi manusia

sebagai norma internasional yang berciri universal serta perkembangannya dalam

ilustrasi generasi-generasi hak.

Salah satu wacana yang paling hangat dalam masa dua dekade terakhir adalah

konflik antara dua “ideologi” yang berbeda dalam penerapan hak asasi manusia dalam

skala nasional, yaitu universalisme (universalism) dan relativisme budaya (cultural

relativism). Di satu sisi, universalisme menyatakan bahwa akan semakin banyak budaya

“primitif” yang pada akhirnya berkembang untuk kemudian memiliki sistem hukum dan

hak yang sama dengan budaya Barat. Relativisme budaya, di sisi lain, menyatakan

sebaliknya, yaitu bahwa suatu budaya tradisional tidak dapat diubah. Berikut ini adalah

pembahasan lebih lanjut tentang dua ‘ideologi’ tersebut.

(a) Teori Universalis (Universalist theory) Hak Asasi Manusia

Doktrin kontemporer hak asasi manusia merupakan salah satu dari sejumlah

perspektif moral universalis. Asal muasal dan perkembangan hak asasi manusia tidak

dapat terpisahkan dari perkembangan universalisme nilai moral. Sejarah perkembangan

filosofis hak asasi manusia dapat dijelaskan dalam sejumlah doktrim moral khusus

yang, meskipun tidak mengekspresikan hak asasi manusia secara menyeluruh, tetap

menjadi prasyarat filosofis bagi doktrin kontemporer. Hal tersebut mencakup suatu

pandangan moral dan keadilan yang berasal dari sejumlah domain pra-sosial, yang

menyajikan dasar untuk membedakan antara prinsip dan kepercayaan yang “benar” dan

yang “konvensional”. Prasyarat yang penting bagi pembelaan hak asasi manusia di

antaranya adalah konsep individu sebagai pemikul hak “alamiah” tertentu dan beberapa

pandangan umum mengenai nilai moral yang melekat dan adil bagi setiap individu

secara rasional.

Hak asasi manusia berangkat dari konsep universalisme moral dan kepercayaan

akan keberadaan kode-kode moral universal yang melekat pada seluruh umat manusia.

Universalisme moral meletakkan keberadaan kebenaran moral yang bersifat lintas

budaya dan lintas sejarah yang dapat diidentifikasi secara rasional. Asal muasal

universalisme moral di Eropa terkait dengan tulisan-tulisan Aristotle. Dalam karyanya

Nicomachean Ethics, Aristotle secara detail menguraikan suatu argumentasi yang

mendukung keberadaan ketertiban moral yang bersifat alamiah. Ketertiban alam ini

harus menjadi dasar bagi seluruh sistem keadilan rasional. Kebutuhan atas suatu

ketertiban alam kemudian diturunkan dalam serangkaian kriteria universal yang

komprehensif untuk menguji legitimasi dari sistem hukum yang sebenarnya “buatan

manusia”. Oleh karenanya, kriteria untuk menentukan suatu sistem keadilan yang benarbenar

rasional harus menjadi dasar dari segala konvensi-konvensi sosial dalam sejarah

manusia. “Hukum alam” ini sudah ada sejak sebelum menusia mengenal konfigurasi

sosial dan politik. Sarana untuk menentukan bentuk dan isi dari keadilan yang alamiah

ada pada “reason”, yang terbebas dari pertimbangan dampak dan praduga.

Dasar dari doktrin hukum alam adalah kepercayaan akan eksistensi suatu kode

moral alami yang didasarkan pada identifikasi terhadap kepentingan kemanusiaan

tertentu yang bersifat fundamental. Penikmatan kita atas kepentingan mendasar tersebut

dijamin oleh hak-hak alamiah yang kita miliki. Hukum alam ini seharusnya menjadi

dasar dari sistem sosial dan politik yang dibentuk kemudian. Oleh sebab itu hak alamiah

diperlakukan sebagai sesuatu yang serupa dengan hak yang dimiliki individu terlepas

dari nilai-nilai masyarakat maupun negara. Dengan demikian hak alamiah adalah valid

tanpa perlu pengakuan dari pejabat politis atau dewan manapun. Pendukung pendapat

ini adalah filsuf abad ke 17, John Locke, yang menyampaikan argumennya dalam

karyanya, Two Treaties of Government (1688). Intisari pandangan Locke adalah

pengakuan bahwa seorang individu memiliki hak-hak alamiah yang terpisah dari

pengakuan politis yang diberikan negara pada mereka. Hak-hak alamiah ini dimiliki

secara terpisah dan dimiliki lebih dahulu dari pembentukan komunitas politik manapun.

Locke melanjutkan argumentasinya dengan menyatakan bahwa tujuan utama pelantikan

pejabat politis di suatu negara berdaulat seharusnya adalah untuk melindungi hak-hak

alamiah mendasar individu. Bagi Locke, perlindungan dan dukungan bagi hak alamiah

individu merupakan justifikasi tunggal dalam pembentukan pemerintahan. Hak alamiah

untuk hidup, kebebasan dan hak milik menegaskan batasan bagi kewenangan dan

jurisdiksi negara. Negara hadir untuk melayani kepentingan dan hak-hak alamiah

masyarakatnya, bukan untuk melayani monarki atau sistem.

Dalam universalisme, individu adalah sebuah unit sosial yang memiliki hak-hak

yang tidak dapat dipungkiri, dan diarahkan pada pemenuhan kepentingan pribadi.

Dalam model relativisme budaya, suatu komunitas adalah sebuah unit sosial. Dalam hal

ini tidak dikenal konsep seperti individualisme, kebebasan memilih dan persamaan.

Yang diakui adalah bahwa kepentingan komunitas menjadi prioritas utama. Doktrin ini

telah diterapkan di berbagai negara yang menentang setiap penerapan konsep hak dari

Barat dan menganggapnya sebagai imperialisme budaya. Namun demikian, negaranegara

tersebut mengacuhkan fakta bahwa mereka telah mengadopsi konsep nationstate

dari Barat dan tujuan modernisasi sebenarnya juga mencakup kemakmuran secara

ekonomi.

(b) Teori Relativisme Budaya (Cultural Relativism Theory)

Isu relativisme budaya (cultural relativism) baru muncul menjelang berakhirnya

Perang Dingin sebagai respon terhadap klaim universal dari gagasan hak asasi manusia

internasional. Gagasan tentang relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan

merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral.31 Karena itu hak

asasi manusia dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara.

Semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sama yang harus

dihormati. Berdasarkan dalil ini, para pembela gagasan relativisme budaya menolak

universalisasi hak asasi manusia, apalagi bila ia didominasi oleh satu budaya tertentu.

Gagasan bahwa hak asasi manusia terikat dengan konteks budaya umumnya

diusung oleh negara-negara berkembang dan negara-negara Islam. Gagasan ini begitu

mengemuka pada dasawarsa 1990-an --terutama menjelang Konferensi Dunia Hak

Asasi Manusia di Wina--, disuarakan dengan lantang oleh para pemimpin dan

cendikiawan (yang biasanya merepresentasikan kepentingan status quo) di negaranegara

tersebut. Para pemimpin negara-negara di kawasan Lembah Pasifik Barat,

misalnya, mengajukan klaim bahwa apa yang mereka sebut sebagai “nilai-nilai Asia”

(Asian Values) lebih relevan untuk kemajuan di kawasan ini, ketimbang “nilai-nilai

Barat” (seperti hak asasi manusia dan demokrasi) yang dinilai tidak begitu urgen bagi

bangsa-bangsa Asia. Yang paling terkenal dalam mengadvokasi “nilai-nilai Asia” itu

adalah Lee Kwan Yew, Menteri Senior Singapura, dan Mahathir Mohammad, mantan

Perdana Menteri Malaysia.

“Di Asia Tenggara yang dicari itu tidak begitu berkaitan dengan demokrasi,

melainkan dengan pemerintahan yang bertanggungjawab, yakni suatu kepemimpinan

yang transparan dan tidak korup”,32 ujar Lee Kwan Yew dalam sebuah ceramahnya di

Jepang. Menurut Lee, yang terlebih dahulu dicari oleh bangsa-bangsa di Asia adalah

pembangunan ekonomi yang ditopang dengan kepemimpinan yang kuat, bukan

memberikan kebebasan dan hak asasi manusia. Yang terakhir itu akan diberikan apabila

negara-negara di kawasan ini mampu menstabilkan pertumbuhan ekonomi dan memberi

kesejahteraan kepada rakyat mereka. Dalam nada yang hampir sama Mahathir

Mohammad berpendapat, “saat kemiskinan dan tidak tersedianya pangan yang memadai

masih merajalela, dan kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat tidak terjamin, maka prioritas

mesti diberikan kepada pembangunan ekonomi”.33 Atas dasar ini Mahathir menolak

pemaksaan standar-standar hak asasi manusia dari satu negara ke negara lain. “Asia

tampaknya tidak memiliki hak apapun untuk menetapkan nilai-nilainya sendiri tentang

hak asasi manusia,  kecam Mahathir terhadap upaya-upaya internasionalisasi hak

asasi manusia. Singkatnya, baik bagi Lee maupun Mahathir, ide hak asasi manusia tidak

urgen bagi bangsa-bangsa Asia.

Apa sebetulnya yang ingin dikemukakan oleh elit yang memerintah di Asia

dengan bertameng di balik “nilai-nilai Asia” itu? Apakah memang untuk tujuan

memajukan hak asasi manusia?, atau ada kepentingan lain di luar hak asasi manusia

yang diinginkan oleh mereka? Perdebatan mengenai isu ini dengan gamblang

menunjukkan pada kita bahwa di balik gagasan “nilai-nilai Asia” para pemimpin di

kawasan ini ingin mengemukakan pembenaran bagi penyimpangan-penyimpangan

substansial dari tafsiran internasional yang baku tentang kaidah-kaidah hak asasi

manusia. Dengan mengajukan “nilai-nilai Asia” mereka menolak dijadikannya hak

asasi manusia sebagai parameter dalam kerja sama pembangunan internasional. Lebih

jauh sebetulnya di balik gagasan “nilai-nilai Asia” para pemimpin di kawasan itu

gamang dengan diterapkannya “conditionality” dalam kerja sama pembangunan.

“Conditionality” yang dimaksud adalah menjadikan catatan hak asasi manusia sebagai

persyaratan dapat-tidaknya kerja sama pembangunan dilakukan. Singkatnya, ada

kepentingan tersembunyi (vested interest) para penguasa di kawasan itu dalam upaya

advokasi “nilai-nilai Asia” sehebat-hebatnya.

Relativisme budaya (cultural relativism), dengan demikian, merupakan suatu ide

yang sedikit banyak dipaksakan, karena ragam budaya yang ada menyebabkan jarang

sekali adanya kesatuan dalam sudut pandang mereka dalam berbagai hal, selalu ada

kondisi di mana “mereka yang memegang kekuasaan yang tidak setuju”.36 Ketika suatu

kelompok menolak hak kelompok lain, seringkali itu terjadi demi kepentingan

kelompok itu sendiri. Oleh karena itu hak asasi manusia tidak dapat secara utuh bersifat

universal kecuali apabila hak asasi manusia tidak tunduk pada ketetapan budaya yang

seringkali dibuat tidak dengan suara bulat, dan dengan demikian tidak dapat mewakili

setiap individu.

Sebagai contoh, dalam pandangan liberal Barat, setiap sistem selain sistem liberal

dominan tidak akan kondusif untuk menegakkan hak asasi manusia. Penganut faham

liberal berpendapat bahwa setiap sistem politik selain liberal tidak dapat melindungi dan

memajukan hak asasi manusia. Oleh karenanya, menurut mereka, penegakan dan

pemajuan hak asasi manusia hanya dapat dicapai dengan mengubah sistem politik itu

sendiri. Di sisi lain, mereka mengatakan bahwa hanya sistem liberal yang dapat

menjamin pencapaian hak asasi manusia. Jika pendapat ini dianggap absolut, maka hak

asasi manusia hanya akan menjadi ajang pertempuran ideologi dengan satu tujuan, yaitu

untuk menegakkan rezim liberal di seluruh dunia. Ini hanya akan menciptakan suatu

lingkaran perdebatan dan konfrontasi mengenai interpretasi dan implementasi hak asasi

manusia.

Terdapat perbedaan dalam konsep filosofis hak asasi manusia. Negara-negara

Barat selalu membela prioritas mereka mengenai hak asasi manusia. Bagi mereka, hak

asasi manusia telah secara alamiah dimiliki oleh seorang individu dan harus diakui

secara penuh dan dihormati oleh pemerintah. Bagi negara-negara Timur dan non-liberal,

hak asasi manusia dianggap ada hanya dalam suatu masyarakat dan dalam suatu negara.

Hak asasi manusia tidak ada sebelum adanya negara, melainkan diberikan oleh negara.

Dengan demikian, negara dapat membatasi hak asasi manusia jika diperlukan.

Perbedaan lain muncul pada tingkat implementasi dalam memajukan dan

menegakkan hak asasi manusia. Bagi negara-negara Barat, konsep “keseimbangan”

antara kepentingan untuk menghormati urusan dalam negeri negara asing dan keperluan

untuk melakukan apapun yang mungkin bagi penghormatan terhadap hak asasi manusia

seorang individu adalah sebagai berikut: dalam kasus di mana pelanggaran yang

dilakukan di negara lain telah menjadi semakin serius, sistematis dan skalanya meluas,

negara lain atau organisasi internasional diperbolehkan untuk campur tangan, bahkan

apabila hal tersebut berpotensi menimbulkan perdebatan, ketegangan dan konflik.

Sementara dalam pandangan negara-negara Timur, intervensi terhadap pelanggaran

yang terjadi di negara lain dan kemudian menuduh pemerintah negara tersebut telah

gagal menegakkan hak asasi manusia adalah suatu tindakan yang tidak logis dan tidak

layak.

Contoh lebih jauh adalah anggapan adanya “dominasi kultural” yang dilakukan

oleh Barat terhadap perspektif Timur. Dominasi kultural berarti bahwa mereka yang

berasal dari kelompok dominan berpendapat bahwa apa yang baik bagi mereka juga

pasti baik bagi seluruh isi planet.38 Sebagai analogi, sistem nasional atau regional yang

dominan memiliki kecenderungan untuk menganggap dirinya sebagai universal bagi

yang lainnya. Dalam hal hak asasi manusia, kecenderungan tersebut sampai pada titik di

mana ada tekanan politik untuk mengakui satu generasi atas generasi lainnya. Hasilnya

adalah suatu faham hak asasi manusia yang ideologis dan interpretasi yang bersifat

politis terhadap hak-hak tersebut.

Harus diingat bahwa gagasan tentang “dominasi kultural” Barat merupakan salah

satu kritik terkuat dari negara-negara Timur, terutama negara-negara Asia Timur dan

Asia Tenggara. Mereka menyatakan bahwa konsep hak di Barat yang bersifat destruktif

dan sangat individualis tidak sesuai dengan nilai-nilai dan budaya Asia, di mana

komunitas harus diutamakan atas individu.39 Para pemimpin Asia menentang apa yang

mereka sebut sebagai “imperialisme budaya” nilai-nilai barat, dan menuduh Barat telah

mencoba untuk memelihara budaya kolonial dengan memaksakan suatu konsep hak

yang tidak mencerminkan budaya Asia.

(c) Memadukan Universalisme dengan Pluralisme

Telah diakui secara umum bahwa dalam prakteknya hak asasi manusia

dikondisikan oleh konteks sejarah, tradisi, budaya, agama, dan politik-ekonomi yang

sangat beragam. Tetapi dengan segala keberagaman tersebut, tetap terdapat nilai-nilai

universal yang berpengaruh. Martabat manusia, kebebasan, persamaan dan keadilan

merupakan sebagian nilai yang mengesampingkan perbedaan dan merupakan milik

kemanusiaan secara utuh. Lepas dari adanya berbagai perdebatan, universalitas dan

keterkaitan (indivisibility) hak asasi manusia merupakan bagian dari warisan

kemanusiaan yang dinikmati umat manusia di masa sekarang.

intervensi kemanusiaan (humanitarian intervention), menekankan pentingnya kedaulatan nasional dan

menegaskan prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri.

Tidaklah mudah untuk memaksakan konsep universalitas hak asasi manusia

kepada beragam tradisi, budaya dan agama. Oleh karena itu penting untuk menggali

kesamaan konsep yang prinsipil, yaitu martabat umat manusia. Seluruh agama, sistem

moral dan filosofi telah mengakui martabat manusia sebagai individu dengan berbagai

ragam cara dan sistem. Tidak dapat disangkal bahwa hak untuk mendapatkan

kehidupan, misalnya, mendapatkan pengakuan universal sebagai suatu “hak”. Di sisi

lain perbudakan atau ketiadaan kebebasan, misalnya, sangat bertentangan secara

alamiah dengan martabat manusia.

Bertrand Ramcharan, seorang profesor hukum di Universitas Columbia,

mendefinisikan konsep universalitas hak asasi manusia melalui pertanyaan-pertanyaan

sederhana. Apakah manusia ingin hidup atau mati? Apakah manusia mau disiksa atau

diperbudak? Apakah manusia mau hidup bebas atau hidup dalam penjara? Apakah

manusia mau diperbudak? Apakah manusia mau menyatakan pendapat khususnya

mengenai bagaimana warga negara diatur dalam suatu pemerintahan? Tidak dibutuhkan

suatu proses pemikiran yang rumit bagi seorang individu untuk menentukan pilihan

untuk hidup atau mati, bebas atau terpenjara. “Ujian demokratis” universalitas ini

merupakan dasar bagi afirmasi mengenai apa yang dianggap sebagai hak asasi manusia

universal.

Berangkat dari hal tersebut, dapat ditarik nilai dan kriteria yang diterima secara

universal oleh seluruh negara. Secara praktis seluruh negara di dunia sependapat bahwa

apa yang mereka akui sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia adalah:

genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Ini berarti bahwa

seluruh negara setuju mengenai setidaknya beberapa nilai yang mendasar. Secara

prinsipil perjanjian ini kemudian berkembang menjadi setidaknya suatu inti penting dari

hak asasi manusia di seluruh negara di dunia, atau setidaknya sebagian besar dari

negara-negara tersebut. Hal ini juga yang menjadi landasan bahwa kesepakatan dapat

dicapai untuk bentuk-bentuk hak asasi yang lainnya.

(4) Hak Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia

Para pejuang hak-hak perempuan di berbagai wilayah dunia melontarkan kritik

bahwa hukum dan sistem hak asasi manusia itu adalah sistem yang sangat maskulin dan

patriarki, yang dibangun dengan cara berfikir dan dalam dunia laki-laki yang lebih

memperhatikan dan kemudian menguntungkan laki-laki dan melegitimasi situasi yang

tidak menguntungkan perempuan. Hal tersebut dilihat dari beberapa hal pertama,

pendikotomian antara wilayah publik dan privat; kedua, konsepsi pelanggaran hak asasi

manusia sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh negara; ketiga, pendekatan

‘kesamaan’ (sameness) dan ‘perbedaan’ (differences) yang dipakai oleh beberapa

instrumen pokok hak asasi manusia; keempat, pemilahan dan prioritas hak sipil dan

politik, ketimbang hak ekonomi, sosial dan budaya.

Hak asasi manusia khususnya pendekatan hak asasi manusia yang konvensional

lebih menekankan pengakuan jaminan terhadap hak-hak dalam lingkup publik

sementara wilayah domestik tidak dijangkau demi alasan melindungi hak privasi

seseorang. Pemilahan antara wilayah lingkup dan publik dan prioritas perlindungan hak

pada wilayah publik sangat dilematis dalam konteks penegakan hak asasi manusia

terhadap manusia yang berjenis kelamin perempuan. Sebab, dalam banyak pengalaman

perempuan, wilayah domestik dan privat ini malah menjadi arena di mana kekerasan

dan diskriminasi berlangsung sangat serius dan massif. Namun, situasi kekerasan

tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan hanya dikategorikan

sebagai perlakuan kriminal semata.

Konsepsi pemilahan publik dan domestik pun berjalin dengan pandangan bahwa

pelaku pelanggaran hak asasi manusia adalah negara (state actor) yang kemudian

meminggirkan berbagai pengalaman perempuan. Dalam kasus “penyiksaan” (torture),

misalnya, pendekatan hak asasi manusia konvensional hanya akan melihat kasus

penyiksaan sebagai pelanggaran hak asasi manusia jika dilakukan oleh aparat negara

dan terjadi di wilayah publik. Hal ini mengabaikan situasi yang sering dialami oleh

perempuan korban kekerasan rumah tangga (yang mengalami penyiksaan), di mana

kekerasan yang dilakukan oleh aktor negara dan kekerasan berlanjut karena aktor

negara tidak segera bertindak terhadap pelakunya.

Di samping itu, beberapa instrumen pokok memang telah meletakkan prinsipprinsip

non-diskriminasi khususnya atas dasar jenis kelamin. Pendekatan yang dipakai

dalam prinsip non-diskriminasi tersebut adalah “setiap orang adalah sama” khususnya di

mata hukum, sehingga orang harus “diperlakukan sama” (sameness). Perlakuan berbeda

dan perlindungan khusus hanya diberikan kepada perempuan yang menjalankan fungsi

reproduksinya seperti melahirkan dan menyusui, karena asumsinya perbedaan antara

laki-laki dan perempuan hanya pada perbedaan biologis (difference). Pendekatan ini

dipandang tidak melihat akar masalah perempuan di mana kekerasan dan diskriminasi

itu akibat dari relasi kekuasaan yang timpang dan telah berjalan sejak lama. Akibanya

perempuan selalu berada pada posisi yang tidak beruntung (disadvantages) di hampir

seluruh aspek kehidupan yang tidak mudah dikembalikan kepada posisi yang lebih baik

jika tidak ada perlakuan dan perlindungan khusus. Perlakuan dan perlindungan khusus

hanya pada perempuan yang sebagai “ibu” menjalankan peran domestik saja. Sementara

perempuan yang tidak menjadi “ibu” dan banyak perempuan yang tidak pula berperan

sebagai “ibu” berada pada posisi yang lemah dan tidak beruntung karena relasi timpang

dan dampak dari ketertindasan tidak dijamin perlindungannya, diperlakukan sama

dengan pihak (laki-laki) yang memiliki situasi yang lebih beruntung. Perlakuan sama

menyebabkan situasi yang lebih senjang untuk tujuan atau hasil pencapaian keadilan.

Perlakuan yang sama tidak akan menjamin perempuan dan laki-laki bisa secara sama

mengakses pendidikan dan fasilitas kesehatan jika tidak ada jaminan atau landasan

untuk tersedianya langkah-langkah strategis dan khusus untuk menghapus atau

menghilangkan hambatan perempuan untuk mengakses secara sama terhadap

pendidikan atau akses lainnya.

Selain itu, pendekatan hak asasi manusia klasik memprioritaskan dan sekaligus

memilah-milah hak sipil dan politik dan meninggalkan hak ekonomi, sosial dan budaya.

Penekanan tentang hak hidup, misalnya, banyak dilakukan terkait dengan hak untuk

bebas dari hukuman mati. Tidak untuk menyatakan bahwa hak itu tidak penting, namun

pemilihan wilayah yang diprioritaskan berdampak pada banyaknya kasus-kasus yang

terkait dengan hak hidup lainnya dari aspek sosial dan budaya tidak diperlakukan setara.

Misalnya, banyak perempuan yang mati pada saat melahirkan akibat layanan dan

fasilitas kesehatan yang tidak memadai, perempuan migran yang mati akibat perlakuan

sewenang-wenang majikan dan tidak adanya perlindungan hukum bagi mereka, bukan

jadi area yang dianggap penting dalam konteks hak hidup. Padahal peristiwa ini adalah

peristiwa yang sangat dekat dengan keseharian hidup perempuan.

Berbagai kritik dan advokasi yang dilontarkan atas kelemahan sistem hak asasi

manusia dari perspektif pengalaman perempuan berdampak pada adanya perkembangan

pemikiran baru tentang konsep hak asasi manusia.

Pemikiran para pejuang perempuan diakomodir dan diadopsi dalam hukum hak

asasi manusia sejak dirumuskannya instrumen internasional yang spesifik untuk

menghadapi persoalan diskriminasi terhadap perempuan, yaitu Konvensi tentang

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pada tahun 1976 dan

mulai berlaku pada tahun 1979. Konvensi ini meletakkan pemikiran dasar bahwa

diskriminasi terhadap perempuan sebagai hasil dari relasi yang timpang di dalam

masyarakat yang dilegitimasi oleh struktur politik dan termasuk hukum yang ada.

Konvensi meletakkan pula strategi/langkah-langkah khusus sementara yang perlu

dilakukan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini menjadi

salah satu kerangka kerja internasional untuk perwujudan hak-hak perempuan.

Konvensi ini dianggap sebuah lompatan yang cepat terhadap realitas masyarakat

internasional yang masih bergumul dengan pandangan yang sempit dalam melihat

realitas perempuan. Oleh karena itu, dalam jangka waktu yang cukup lama sejak

pemberlakuannya, konvensi ini sempat tidak banyak berdampak dalam perubahan cara

pandang arus besar. Dengan pandangan patriarkis yang masih kuat, pengadaan konvensi

yang spesifik ini malah dianggap sebagai upaya untuk ‘mengistimewakan’ perempuan

sehingga membuat hak antara laki-laki dan perempuan tidak setara, di sisi lain justru

dianggap merupakan penyempitan terhadap pemaknaan hak perempuan yang seolah-

olah hak perempuan hanyalah hak yang diatur dalam Konvensi tentang Penghapusan

Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Hal ini disadari banyak pejuang hak

perempuan, yang kemudian pada saat yang sama juga dilakukan segala upaya

pengakuan internasional tentang persoalan diskriminasi yang sudah akut dan upaya

untuk mempengaruhi cara pandang publik.

Upaya ini dimulai dengan diselenggarakannya Konferensi Internasional Tahunan

Perempuan dan Tribunal Internasional Tahunan Perempuan di Mexico City pada tahun

1975 yang dilanjuti dengan Konferensi Dunia tentang Perempuan dan Forum LSM di

Copenhagen 1980 dan kemudian Konferensi yang sama pun dilanjutkan pada tahun

1985 di Nairobi dan kemudian pada tahun 1990. Aktivitas ini berdampak pada

kelompok-kelompok hak asasi manusia internasional di PBB.

Keberadaan Deklarasi Wina dan Kerangka Aksi (Vienne Declaration and

Platform for Action) 1993 sebagai hasil dari Konferensi Dunia tentang Hak Asasi

Manusia merupakan momentum baru perkembangan konsep hak asasi manusia yang

melihat hak asasi manusia secara universal, integral dan saling terkait satu dengan

lainnya. Tak kalah pentingnya, Deklarasi ini menegaskan konsepsi tentang hak asasi

perempuan sebagai hak asasi manusia yang universal:

“The human rights of women and of the girl-child are an inalienable,

integral and indivisible part of universal human rights. The full and equal

participation of women in political, civil, economic, social and cultural

life, at the national, regional and international levels, and the eradication

of all forms of discrimination on grounds of sex are priority objectives of

the international community”.

Lebih lanjut, penegasan bahwa kekerasan terhadap perempuan atau sering disebut

kekerasan berbasis jender (gender-based violence) merupakan isu hak asasi manusia

sehingga upaya-upaya untuk menghapuskannya adalah bagian dari upaya penegakan

hak asasi manusia.

Sebagai kerangka aksi, Deklarasi Wina kemudian menekankan agar hak asasi

perempuan harus menjadi bagian yang integral dalam seluruh aktivitas dari hak asasi

manusia yang dijalankan oleh PBB dan setiap instrumen hak asasi manusia yang terkait

dengan perempuan. Tidak hanya di tingkat PBB tapi juga diharapkan pemerintah,

organisasi antar pemerintah dan LSM juga diharapkan mengintensifkan upaya untuk

promosi dan perlindungan hak asasi perempuan dan anak perempuan.

Pada konferensi ke-4 tentang Perempuan di Beijing 1995, dihasilkan pula

Pedoman Aksi Beijing (The Beijing Platform for Action) yang meletakkan 12 area kritis

terkait dengan pemenuhan hak perempuan sebagai hak asasi manusia.

Konseptualisasi hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia dan kekerasan

terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kerangka kerja untuk

menghapuskannya meletakkan setiap instrumen hak asasi manusia dimaknai ulang.

Pengakuan tersebut harus meliputi pula pengakuan tentang berbagai penyebab

timbulnya diskriminasi. Beberapa Mekanisme HAM PBB yang berbasis pada

perjanjian kemudian melakukan adopsi dengan mengeluarkan Komentar

Umum/Rekomendasi Umum untuk mengkaji ulang persamaan hak antara laki-laki dan

perempuan.

1) Komite HAM untuk Hak Sipil dan Politik mengeluarkan Komentar Umum No. 28 tahun 2000 tentang Persamaan Hak antara Laki-laki dan Perempuan (pasal 3)

(General Comment No. 28: Equality of rights between men and women (article 3)

tahun 2000). Pada Komentar Umum tersebut komite menegaskan bahwa setiap

negara yang sudah meratifikasi konvensi hak sipil dan politik, tidak saja harus

mengadopsi langkah-langkah perlindungan tapi juga langkah-langkah positif di

seluruh area untuk mencapai pemberdayaan perempuan yang setara dan efektif.

Langkah ini termasuk pula penjaminan bahwa praktek-praktek tradisi, sejarah,

agama dan budaya tidak digunakan untuk menjustifikasi pelanggaran hak

perempuan. Dengan adanya Komentar Umum ini Komite ingin memastikan bahwa

negara pihak dalam membuat laporan terkait hak-hak sipil dan politik harus

menyediakan informasi tentang bagaimana pengalaman perempuan yang banyak

dilanggar haknya dalam setiap hak yang dicantumkan dalam Konvensi. 2) Komite tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

meletakkan pula kerangka langkah-langkah khusus sementara (temporary special

measures) untuk penghapusan diskriminasi langsung dan tidak langsung (direct and indirect discrimination) yang terjadi terhadap perempuan yang sangat mempengaruhi penikmatan hak asasi perempuan dalam Rekomendasi Umum No. 25 (2004). Dirasa penting membedakan adanya situasi khas perempuan secara biologis dan situasi yang tidak menguntungkan akibat dari proses penindasan dan

situasi yang tidak setara yang cukup lama hadir. Komite menekankan bahwa posisi

perempuan yang tidak beruntung tersebut perlu disikapi dengan pendekatan persamaan hasil (equality of result) sebagai tujuan dari persamaan secara substantif

(subtantive equality) atau de facto tidak saja persamaan secara formal (formal equality). (3) Komite tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya mengeluarkan Komentar Umum No. 16 (2005) tentang Persamaan Hak antara Laki-laki dan Perempuan dalam menikmati seluruh hak ekonomi, sosial dan budaya (Pasal 3) (The equal right of men and women to the enjoyment of all economic, social and cultural rights (art. 3 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights). Komite menegaskan bahwa perempuan seringkali diabaikan haknya untuk menikmati hakhak asasi mereka karena status yang dinomorduakan oleh tradisi dan praktek budaya dan berdampak pada posisi perempuan yang tidak beruntung. “ Many women experience distinct forms of discrimination due to the intersection of sex with such factors as race, colour, language, religion, political and other opinion, national or social origin, property, birth, or other status, such as age, ethnicity, disability, marital, refugee or migrant status, resulting in compounded disadvantage Komite mencatat ada banyak pengalaman perempuan yang tidak dapat menikmati haknya sebagaimana tercakup dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya seperti hak atas perumahan yang layak, hak atas makanan yang layak, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak atas standart kesehatan yang layak dan hak atas air. Dengan rekomendasi ini, Komite meletakkan kerangka tentang persamaan (equality), non-diskriminasi (non discrimination) dan langkah-langkah sementara (temporare measures) yang menjadi acuan bagi para negara yang terikat dengan Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Perkembangan pemikiran dan konsep hak asasi manusia sebagai pemikiran yang dinamis dan senantiasa kontekstual masih akan terus berlanjut, termasuk dalam konteks hak asasi perempuan. Beberapa kritik para pejuang hak asasi manusia telah disikapi namun masih ada banyak isu yang belum selesai. Harus disadari bahwa proses membongkar cara pandang hak asasi manusia konvensional dengan pendekatan hak asasi manusia yang baru bukan proses yang mudah. Namun, upaya untuk mengefektifkan penikmatan hak secara adil adalah agenda yang tidak pernah berhenti.

B. Tonggak-Tonggak Sejarah Hak Asasi Manusia Kontemporer

Sekarang kita kembali pada pembahasan tentang hak asasi manusia sebagai norma

internasional dengan lebih mendalam. Pada uraian di muka telah dipaparkan perkembangan gagasan hak asasi manusia hingga akhirnya diterima sebagai norma

internasional, dan kemudian diikuti dengan pembahasan terhadap gagasan yang

menantang universalisasi hak asasi manusia yang disuarakan oleh negara-negara

berkembang dengan mengusung gagasan relativisme budaya. Sekarang kita kembali pada pembahasan mengenai diterimanya gagasan hak asasi manusia sebagai norma yang berlaku bagi setiap negara. Kalau pembahasan di muka uraian difokuskan pada evolusi gagasannya, pembahasan kali ini mencoba menelisik tonggak-tonggak terpenting sejarah lahirnya hak asasi manusia sebagai “Magna Charta” di pentas hukum internasional.

(1) Sebelum Perang Dunia II

Sejak bangkitnya sistem negara modern serta penyebaran industri dan kebudayaan

Eropa ke seluruh dunia, telah berkembang serangkaian kebiasaan dan konvensi yang unik mengenai perlakuan manusiawi terhadap orang-orang asing. Konvensi itu, yang diberi nama “Hukum Internasional mengenai Tanggungjawab Negara terhadap Pelanggaran Hak-hak Orang Asing”, dapat dianggap mewakili perhatian awal yang besar terhadap promosi dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional. Para pendiri hukum internasional, khususnya Francisco de Vitoria (1486-1546), Hugo Grotius (1583-1645) dan Emmerich de Vattel (1714-1767), sedari awal menyadari bahwa semua orang, baik orang asing maupun bukan, berhak atas hak-hak alamiah tertentu, dan karenanya, mereka menekankan pentingnya memberi perlakuan yang pantas kepada orang-orang asing. Tetapi baru pada abad ke-19 mulai menyingsing dengan jelas minat dan perhatian internasional terhadap perlindungan hak-hak warga negara. Perdamaian Westphalia (1648), yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun dan yang menetapkan asas persamaan hak bagi agama Katolik Roma dan Protestan di Jerman, telah membuka jalan ke arah itu. Satu setengah abad kemudian, sebelum Perang Dunia II, beberapa upaya yang patut dicatat sebagai tonggak-tonggak penting, walaupun pada pokoknya tidak berkaitan, dalam upaya menggalakkan perhatian terhadap warga negara melalui sarana hukum internasional mulai membentuk apa yang dewasa ini dinamakan “Hukum Hak Asasi Manusia Internasional”. Tonggak-tonggak penting itu antara lain, doktrin perlindungan negara terhadap orang asing, intervensi kemanusiaan, serta tonggak penting lainnya seperti akan dielaborasi lebih jauh dalam sub-sub bahasan di bawah ini.

(a) Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional Tradisional

Pada awal pertumbuhannya, hukum internasional hanya merupakan hukum yang

mewadahi pengaturan tentang hubungan antara negara-negara belaka. Subyeknya sangat eksklusif, yakni hanya mencakup negara. Entitas-entitas yang lain, termasuk individu, hanya menjadi objek dari sistem itu, atau penerima manfaat (beneficiary) dari sistem tersebut. Individu, sebagai warga negara, tunduk sepenuhnya kepada kewenangan negaranya. Dalam arti ini, negara tentu dapat saja membuat ketentuan-ketentuan demi kepentingan warga negaranya (individu), namun ketentuan-ketentuan semacam itu tidak memberikan hak-hak substantif kepada individu yang dapat mereka paksakan melalui prosedur pengadilan. Negara-lah yang membela hak atau kepentingan warga negaranya apabila mendapat perlakuan yang bertentangan dengan aturan atau perlakuan semenamena dari negara lainnya. Apa yang dikatakan di atas dikenal dengan doktrin “perlindungan negara terhadap

orang asing” atau “state responsibility for injury to alliens”, yang dikenal dalam hukum internasional ketika itu. Berdasarkan doktrin hukum internasional itu, orang-orang asing berhak mengajukan tuntutan terhadap negara tuan rumah yang melanggar aturan. Biasanya, hal ini terjadi ketika seorang asing mengalami perlakuan sewenang-wenang di tangan aparat pemerintah, dan negara tersebut tidak mengambil tindakan apapun atas pelanggaran itu. Doktrin “perlindungan negara terhadap orang asing” tersebut, khususnya mengenai standar minimal dan kesamaan perlakuan, kemudian diambil alih oleh perkembangan-perkembangan dalam hukum hak asasi manusia internasional. Meskipun tujuan utama klaim negara semacam itu bukanlah untuk mendapatkan kompensasi bagi warga negaranya yang dirugikan, melainkan untuk membela hak-hak negara itu sendiri --yang secara tidak langsung telah dilanggar melalui perlakuan yang buruk terhadap warga negaranya.

(b) Intervensi Kemanusiaan

Demikianlah posisi individu dalam hukum internasional tradisional, yang sering

ditandai menurut kebangsaannya. Berdasarkan dalil itu, negara-negara lain tidak

mempunyai hak yang sah untuk melakukan intervensi dengan alasan melindungi warga negaranya, seandainya mereka diperlakukan dengan semena-mena. Suatu kekecualian terhadap dalil ini adalah apa yang disebut dengan doktrin “intervensi kemanusiaan”, yang memberikan hak yang sah untuk melakukan intervensi. Berdasarkan “hak” ini, negara dapat mengintervensi secara militer untuk melindungi penduduk atau sebagianpenduduknya yang berada dalam suatu negara lain jika penguasa negara tersebutmemperlakukan mereka sedemikian rupa sehingga “melanggar hak asasi mereka dan menggoncangkan hati nurani umat manusia.” Doktrin ini dipopulerkan oleh Hugo Grotius. Tetapi banyak yang meragukan apakah hak semacam ini benar-benar ada, yang jelas doktrin ini sering disalahgunakan oleh negara-negara kuat yang berusaha memperbesar pengaruh politik mereka. Sejumlah negara besar pada abad ke-19 memakai hak intervensi kemanusiaan yang diklaim itu, antara lain, untuk mencegah Kekaisaran Ottoman memusnahkan kaum minoritas di Timur Tengah dan di wilayah Balkan.

(c) Penghapusan Perbudakan

Pemaparan di atas menggambarkan bahwa sebetulnya telah terjadi perkembangan

kemanusiaan pada hukum internasional sepanjang abad ke-19 dan awal abad ke-20. Hal yang paling menonjol di antaranya adalah penghapusan perbudakan. Meskipun ekonomi perbudakan pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 secara komersial telah menjadi kurang menarik bagi negara-negara Eropa dibandingkan masa sebelumnya, gerakan penghapusan perbudakan itu juga dilandasi oleh motif kepedulian kemanusiaan yang besar. Praktek perbudakan mula-mula dikutuk dalam Traktat Perdamaian Paris (1814) antara Inggris dan Perancis, namum selang 50 tahun kemudian, Akta Umum Konferensi Berlin yang mengatur kolonisasi Eropa di Afrika menyatakan bahwa “perdagangan budak dilarang berdasarkan asas-asas hukum internasional”. Aksi internasional menentang perbudakan dan perdagangan budak itu terus berlanjut sepanjang abad 20. Liga Bangsa-Bangsa mengesahkan Konvensi Penghapusan Perbudakan dan Perdagangan Budak pada tahun 1926, dan melarang praktek perbudakan di wilayah-wilayah bekas koloni Jerman dan Turki yang berada di bawah Sistem Mandat (Mandates System) Liga Bangsa-Bangsa pada akhir Perang Dunia I. Konvensi 1926 ini masih tetap merupakan dokumen internasional utama yang melarang praktek perbudakan, meskipun konvensi ini telah diamandemen dengan suatu Protokol pada tahun 1953, dan pada tahun 1956 ditambah dengan suplemen mengenai definisi tindakan-tindakan yang termasuk dalam perbudakan di zaman modern.

 (d) Palang Merah Internasional

Kemajuan besar yang lain dalam hukum kemanusiaan internasional pada paruh kedua abad ke-19 adalah pembentukan Komite Palang Merah Internasional (1863), dan ikhtiar organisasi itu dalam memprakarsai dua konvensi internasional untuk melindungi korban perang dan perlakuan terhadap tawanan perang, yang dikenal dengan Konvensi Jenewa. Prakarsa dan usaha-usaha Palang Merah Internasional ini berlanjut melewati dua perang dunia dan sesudahnya. Organisasi internasional ini telah mensponsori sejumlah konvensi yang tidak semata-mata menangani status dan perlakuan terhadap para prajurit yang berperang, tetapi juga perlakuan terhadap penduduk sipil pada masa perang dan pembatasan terhadap cara-cara berperang (conducts of war). Singkatnya organisasi internasional ini telah berjasa melahirkan apa yang sekarang kita kenal dengan hukum humaniter internasional (international humanitarian law).

(e) Liga Bangsa-Bangsa

Segera setelah berakhirnya Perang Dunia I, masyarakat internasional membentuk

Liga Bangsa-Bangsa (League of Nations) melalui Perjanjian Versailles. Selain membentuk Liga Bangsa-Bangsa (LBB), Perjanjian Versailles juga melahirkan apa

yang dikenal sekarang dengan Organisaasi Perburuhan Internasional (International

Labour Organization). Tujuan utama Liga tersebut adalah “untuk memajukan kerjasama internasional, mencapai perdamaian dan keamanan internasional”. Memang Liga tersebut tidak secara eksplisit membuat ketetapan mengenai perlindungan hak asasi manusia. Namun, dari dokumen pendiriannya, yang disebut Covenant of the League of Nations, negara-negara anggotanya diwajibkan untuk berupaya ke arah sasaran-sasaran kemanusiaan seperti menetapkan kondisi kerja yang manusiawi bagi individu, larangan perdagangan perempuan dan anak, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta perlakuan yang adil terhadap penduduk pribumi dan wilayah jajahan. Liga ini memiliki tiga organ utama, yaitu Dewan, Majelis, dan Sekretariat.

Salah satu prestasi terbesar Liga Bangsa-Bangsa bagi kemanusiaan adalah dibentuknya Sistem Mandat (Mandates System) di bawah organisasi ini. Dengan sistem ini, bekas koloni Jerman dan Turki yang kalah perang ditempatkan di bawah “perwalian” negara-negara pemenang perang. Jadi “suatu kepercayaan suci atas

peradaban” diserahkan kepada negara-negara perwalian untuk menata dan menyiapkan wilayah-wilayah mandat tersebut sampai mereka memiliki pemerintahan sendiri. Bahasa paternalistik yang digunakan dalam Covenant boleh jadi kurang disukai

sekarang ini, namun yang jelas, negara perwalian diharuskan menjamin tidak ada diskriminasi rasial dan agama di wilayah-wilayah yang berada di bawah perwaliannya. Ternyata, beberapa wilayah mandat mencapai kemerdekaannya sebelum Perang Dunia II. Wilayah-wilayah mandat yang belum mencapai kemerdekaan sebelum Perang Dunia II, seperti Namibia dan Palestina, selanjutnya dialihkan kepada sistem perwalian berdasarkan Piagam PBB. Di samping itu, Liga Bangsa-Bangsa juga menjalankan fungsi pengawasan yang berkaitan dengan “kewajiban-kewajiban yang menjadi perhatian internasional”, sebuah prosedur dan mekanisme yang memungkinkan perlindungan bagi kelompok-kelompok minoritas. Dengan mekanisme ini, kelompok minoritas yang merasa dilanggar haknya dapat mengadukan masalahnya kepada Dewan Liga. Setelah mendapat pengaduan itu, Dewan dapat mengajukan masalah itu kepada Komite ad hoc untuk Kaum Minoritas, yang bertugas mendamaikan atau mencoba mencari penyelesaian masalah tersebut dengan cara membangun persahabatan antara para pihak yang bertikai. Liga Bangsa- Bangsa resmi dibubarkan pada 18 April 1946, enam bulan setelah Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) didirikan.

(2) Setelah Perang Dunia II

Doktrin dan kelembagaan hukum internasional yang dipaparkan di atas telah ikut

mendorong perubahan yang radikal dalam hukum internasional, yaitu berubahnya status individu sebagai subyek dalam hukum internasional. Individu tidak lagi dipandang sebagai obyek hukum internasional, melainkan dipandang sebagai pemegang hak dan kewajiban. Dengan status ini, maka individu dapat berhadapan dengan negaranya sendiri di hadapan Lembaga-Lembaga Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa. Perubahan ini dipercepat dengan meledaknya Perang Dunia II yang memberikan pengalaman buruk bagi dunia internasional. Agar tidak mengulangi pengalaman yang sama, masyarakat internasional membangun konsensus baru yang lahir dalam bentuk norma, doktrin, dan kelembagaan baru dalam hukum internasional. Berikut ini akan dibahas norma, doktrin, dan kelembagaan hukum internasional yang lahir pada periode pasca Perang Dunia II yang melahirkan hukum hak asasi manusia internasional.

(a) Hak Asasi Manusia Internasional Modern

Hukum internasional yang lama (tradisional) telah berhasil mengembangkan berbagai doktrin dan kelembagaan yang dirancang dan ditujukan untuk melindungi berbagai kelompok orang, mulai dari kaum budak, kaum minoritas, bangsa-bangsa

pribumi, orang-orang asing, hingga tentara (combatants). Dari perkembangan hukum dan kelembagaan inilah kemudian terbangun landasan konseptual dan kelembagaan hukum hak asasi manusia internasional kontemporer. Karena itu, kita tidak bisa memahami dengan mendalam hukum hak asasi manusia internasional saat ini tanpa didahului oleh pemahaman yang cukup tentang akar-akar historis yang melahirkannya itu. Sangat berbeda dengan doktrin dan kelembagaan yang mendahuluinya, hukum hak asasi manusia internasional modern menempatkan individu sebagai subyeknya. Individu ditempatkan sebagai pemegang hak (right-holders) yang dijamin secara internasional, semata-mata karena ia adalah individu, bukan karena alasan kebangsaannya dari suatu negara. Justru sebaliknya, status negara dalam hukum yang baru ini ditempatkan sebagai pemegang kewajiban (duty-holders). Jadi relasi antara pemegang hak dan kewajiban itulah yang menjadi pokok perhatian hukum internasional yang baru ini. Relasi keduanya ini kemudian diwadahi dalam struktur kelembagaan yang baru, yang didesain oleh PBB, melalui berbagai macam mekanisme atau prosedur pengaduan dan pemantauan hak asasi manusia dalam sistem PBB. Prosedur dan mekanisme yang dimaksud, lebih jauh akan dibahas pada bab-bab berikut dalam buku ini.

Hukum internasional yang baru itu tumbuh dan berkembang dari perjanjianperjanjian internasional hak asasi manusia yang terus meningkat sejak 1948, selain berasal dari kebiasaan dan doktrin internasional. Peningkatan pada jumlah instrumeninstrumen hak asasi manusia internasional diiringi pula dengan semakin banyaknya jumlah negara yang mengakui dan terikat dengannya. Hal itu berarti semakin banyak negara yang tunduk pada pengawasan internasional yang dibangun berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional tersebut. Implikasinya adalah bahwa eksklusivitas kedaulatan negara menjadi berkurang, dan negara tidak dapat lagi mengklaim dengan absah bahwa masalah hak asasi manusia sepenuhnya merupakan urusan domestiknya.

(b) Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa

Perkembangan hukum hak asasi manusia yang dipaparkan di atas bermula dari

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai sebuah traktat multilateral yang mengikat secara hukum semua negara anggota PBB, Piagam itu memuat dengan eksplisit pasalpasal mengenai perlindungan hak asasi manusia. Dalam mukadimahnya tertera tekad bangsa-bangsa yang tergabung dalam PBB untuk “menyatakan kembali keyakinan pada hak asasi manusia, pada martabat dan nilai manusia”. Pasal 1 (3) mencantumkan bahwa salah satu tujuan PBB adalah “memajukan dan mendorong pernghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama”. Selanjutnya dalam Pasal 55 ditegaskan pula, bahwa PBB “harus memajukan ... penghormatan universal terhadap, dan ketaatan kepada, hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi setiap orang”. Hal ini diperkuat lebih lanjut oleh Pasal 56, yang menyatakan bahwa semua anggota PBB “berjanji akan mengambil tindakan bersama dan sendiri-sendiri ... bagi tercapainya tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam Pasal 55”. Jadi, internasionalisasi hak asasi manusia dimulai dengan Piagam PBB tersebut. Memang terdapat perbedaan pandangan berkenaan dengan karakteristik legal dari kewajiban Piagam tersebut. Beberapa ahli hukum berargumentasi bahwa persyaratan “memajukan” (“promoting”) penghormatan dan ketaatan terhadap hak asasi manusia  J. Robinson, Human Rights and Fundamental Freedoms in the Charter of the United Nations: A Commentary, 1964. hanyalah bersifat anjuran, bukan kewajiban hukum terhadap para anggota. Lebih lanjut mereka mengemukakan bahwa kewajiban untuk memajukan hak asasi manusia tidak harus menyiratkan kewajiban untuk melindungi (protecting) hak asasi manusia. Sebaliknya ahli hukum yang lain, mengajukan argumentasi bahwa Pasal 56 memberikan kewajiban yang jelas kepada semua anggota untuk mengambil tindakan positif menuju pada penghormatan dan ketaatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan bahwa sebuah negara yang menyangkal hak asasi manusia sedang menjalankan kewajibannya untuk menghormati hak asasi manusia. Akhir dari perdebatan ini adalah disetujuinya secara umum bahwa ketentuan hak asasi manusia dalam Piagam menciptakan kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia yang secara hukum mengikat anggotanya.

(c) The International Bill of Human Rights

“International Bill of Human Rights” adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk pada tiga instrumen pokok hak asasi manusia internasional beserta optional protocol-nya yang dirancang oleh PBB. Ketiga instrumen itu adalah: (i) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights); (ii) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights); dan (iii) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights). Sedangkan optional protocol yang masuk dalam kategori ini adalah, “the Optional Protocol to the Covenant on Civil and Political Rights” (Protokol Pilihan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik). Disebut sebagai instrumen pokok karena kedudukannya yang sentral dalam corpus hukum hak asasi manusia internasional. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 1948. Deklarasi ini boleh dikatakan merupakan interpretasi resmi terhadap Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, yang memuat lebih rinci sejumlah hak yang didaftar sebagai Hak Asasi Manusia. Deklarasi ini berfungsi sebagai “standar pencapaian bersama”. Karena itu ia dirumuskan dalam bentuk Louis Henkin, “The International Bill Of Rights: The Universal Declaration and the Covenants,” dalam R. Bernhardt dan JA. Jolowicz (eds), International Enforcement of Human Rights, 1987. deklarasi, bukan perjanjian yang akan ditandatangani dan diratifikasi. Meskipun demikian, deklarasi itu telah terbukti menjadi langkah raksasa dalam proses internasionalisasi hak asasi manusia. Seiring dengan perjalanan waktu, status legal deklarasi itu terus mendapat pengakuan yang kuat. Selain dipandang sebagai interpretasi otentik terhadap muatan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, deklarasi ini juga berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional yang mengikat secara hukum bagi semua negara. Dengan demikian pelanggaran terhadap deklarasi ini merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Dua kovenan yang menyusul, yakni Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 1966. Tetapi kedua Kovenan itu baru berlaku mengikat secara hukum pada tahun 1976. Dua instrumen pokok hak asasi manusia internasional itu menunjukkan dua bidang yang luas dari hak asasi manusia, yakni hak sipil dan politik di satu pihak, dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di pihak lain. Kedua instrumen ini disusun berdasarkan hak-hak yang tercantum di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, tetapi dengan penjabaran yang lebih spesifik. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, misalnya, menjabarkan secara lebih spesifik hak-hak mana yang bersifat “non-derogable” dan hak-hak mana yang bersifat “permissible”. Begitu pula dengan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang memuat secara lengkap hak-hak ekonomi dan sosial, merumuskan tanggung jawab negara yang berbeda dibandingkan dengan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Jadi sebetulnya dua Kovenan ini dibuat untuk menjawab masalah-masalah praktis berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia.